Aparat kepolisian dari Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dan menangkap sekelompok oknum yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap truk pengangkut barang di wilayah Medan. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari para sopir truk yang merasa dirugikan dan tertekan oleh tindakan tidak menyenangkan tersebut, yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Praktik pungli ini diketahui melibatkan beberapa titik strategis di Medan, khususnya di area-area yang sering dilalui oleh truk pengangkut barang. Para pelaku, yang terdiri dari sejumlah oknum pegawai pemerintahan dan masyarakat sipil, melakukan pemungutan biaya secara ilegal dengan dalih berbagai macam alasan, mulai dari izin jalan, pengawalan, hingga pengurusan dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan. Tindakan ini telah menimbulkan kegundahan di kalangan sopir truk, yang terpaksa membayar sejumlah uang untuk menghindari masalah atau penahanan kendaraan mereka.

Menurut keterangan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. RZ Pahlevi, penangkapan ini merupakan bagian dari upaya keras pihak kepolisian untuk memberantas praktik pungli yang merugikan masyarakat. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan razia dan menindak tegas setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam pungli,” ujarnya saat konferensi pers.

Pungli Truk Medan yang Sangat Meresahkan Ditangkap Polisi

Salah satu sopir truk yang menjadi korban pungli, Ahmad (38), mengungkapkan rasa syukurnya atas penangkapan ini. Ia menceritakan bagaimana dirinya dan rekan-rekannya sering kali merasa terintimidasi oleh para oknum tersebut. “Setiap kali kami melintas di area itu, kami selalu dipaksa untuk membayar. Tanpa uang, kami tidak bisa lewat. Ini benar-benar sangat meresahkan,” katanya.

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan kepolisian untuk mengatasi masalah pungli. Namun, praktik ini masih saja marak terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, penangkapan ini juga memicu reaksi positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi transportasi dan masyarakat sipil. Mereka mendesak agar pemerintah daerah melakukan reformasi di sektor pengawasan dan pengelolaan transportasi agar praktik pungli tidak terulang kembali. “Kami berharap ini menjadi awal yang baik untuk memerangi pungli di Medan. Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan sistem transportasi yang bersih dan transparan,” ujar Joko, perwakilan dari salah satu organisasi transportasi.